83 ASN Kabupaten Tulungagung Resmi Pensiun! Bupati Sebut Masih Butuh 6000 Pegawai
TULUNGAGUNG (OPTIMIS) – Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyerahkan SK pensiun sekaligus tali asih 83 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendapa Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (18/2/2026).
Pemberian SK pensiun PNS oleh bupati dan wakil bupati ini bentuk penghormatan kepada para ASN yang selesai mengabdi.
“Ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, agar mereka merasa dihargai. Harapannya mereka bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia dan tenang,” ujar Gatut Sunu.
Dari 83 ASN yang pensiun, satu di antaranya adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sukowinarno.
Suko juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan.
Dengan pensiunnya Suko, maka saat ini ada 5 jabatan eselon 2 di Pemkab Tulungagung yang kosong.
“Pasti akan segera diisi sesuai mekanisme yang berlaku. Kita cari yang tepat berdasar kemampuannya,” tegas Gatut Sunu.
Setiap tahun ada 500-600 ASN Pemkab Tulungagung yang pensiun. Gatut Sunu mengaku tengah meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendata kekurangan pegawai. Berdasar data setiap OPD nantinya akan ketahuan kebutuhan total ASN.
“Dari data kekurangan itu kami akan mencoba mengajukan pengadaan ASN,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto, saat ini ada sekitar 11.000 ASN, terdiri lebih dari 7.000 PNS dan lebih dari 3.000 PPPK.
Sementara data dari Bagian Organisasi, kebutuhan ideal pegawai Pemkab Tulungagung sejumlah 17.000 orang. Dengan demikian masih ada kekurangan 6.000 ASN di Pemkab Tulungagung.
“Data ini berdasar kondisi di setiap OPD. Misalnya, saat ini ada Kasi yang tidak punya staf,” ungkap Soeroto.
Kebutuhan terbesar pegawai ada adalah tenaga kesehatan. Soeroto menyebut, di setiap Puskesmas saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan. Posisi kedua adalah tenaga kependidikan, termasuk guru. Proses pemenuhan pegawai ini diprioritaskan yang dinilai mendesak.
“Misalnya dokter, itu kebutuhan urgent karena untuk pelayanan kesehatan harus ada dokternya,” tegas Soeroto.
Kondisi kekurangan pegawai ini merata di semua OPD, baik PNS maupun PPPK. Data kekurangan pegawai dari setiap OPD akan jadi dasar bupati untuk mengajukan kuota rekrutmen ke Kemenpan RB.